Tim Kuasa Hukum DPP MGP Secara Resmi Melapor Ke Kompolnas RI: Terkait Penangkapan 13 Warga Penebang Yang Diduga Melanggar Kode Etik dan HAM
Pangandaran, Buser Trans Online. Com.
Biro Hukum DPP Manggal Garuda Putih sebagai Kuasa Hukum Warga Melaporkan ke Kompolnas RI di Jakarta terkait Penangkapan 13 warga Penebang yang dilakukan Personel Gabungan Pada Hari Rabu (29/11/2023) yang terjadi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Pangandaran, peristiwa tersebut di Duga melanggar hak asasi manusia dan pelanggaran kode etik Polri.
Menurut Ketua Biro Hukum DPP Manggala Garuda Putih, Muhamad Ijudin Rahmat S.H., M.H resmi melaporkan ke Kompolnas RI di Jakarta terkait peristiwa terjadinya dugaan tindakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kode etik Polri yang terjadi di Desa Cikalong Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran, Rabu (29/11/2023) kemarin.
“Kami Laporkan sesuai dengan peristiwa kemarin yaitu oknum penyidik Dirkrimsus Polda Jabar, oknum Sat Brimob Polda Polda Jabar, LO Perhutani Jabar,”kata Muhamad Ijudin Rahmat S.H., M.H dalam siaran persnya, Jumat (1/12/2023)
Hal ini dilaporkan karena peristiwa itu sangat aneh terjadi karena sebenarnya masyarakat pernah di tangkap oleh anggota polres pangandaran dan di keluarkan lagi karena tidak ada laporan.
Menurut Ijajudin terkait peristiwa penebangan dan penanaman oleh masyarakat disana itu sudah sesuai dengan aturan, kita sudah mempunyai surat-surat resmi dari pemerintah setempat dan apa yang diperuntukkan oleh masyarakat.
“Kenapa hal itu terjadi, kenapa kami melaporkan ke Kompolnas karena penebangan dan penanaman sudah kami beritahukan kepada semua sketholder di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, baik mulai dari Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Bupati, Kapolres, kapolda juga sudah kami tembuskan surat-surat pemberitahuan itu,”tegasnya
Jadi peristiwa itu kalau di katakan oleh media itu OTT atau Operasi Tangkap Tangan bagaimana bisa oknum penyidik bisa melakukan OTT kepada sesuatu pekerjaan yang di beritahukan sebelumnya, kepada seluruh bagian pemerintah.
“Proses penangkapan kepada masyarakat petani dengan menggunakan Aparatur Brimob yang menggunakan senjata laras panjang itu sangat mengganggu aktifitas masyarakat dan saya yakin disitu ada pelanggaran kode etik polri dan juga pelanggaran HAM dan perlu penyidikan maka saya melaporkan hal tersebut ke Kompolnas,”ujarnya
Selain itu, kami menduga semua perlakuan ini tidak sesuai dengan prosedur, yang pertama dilakukan OTT pada Tanggal 29 Nopember 2023 seharusnya pada tanggal 30 Oktober 2023 kemarin harus melampirkan bukti-bukti yang berhasil disita ke pengadilan namun ini tidak ada dokumen-dokumen yang menyatakan itu.
“Selain itu, proses penangkapan kemarin, kami selaku kuasa hukum dan keluarga belum menerima adanya laporan terkait apa dan penahanan dan penangkapan seperti apa yang dilakukan oleh penyidik dan itu sangat jangal oleh kami,”paparnya
Oleh karena itu, sekarang kami resmi melaporkan masalah ini ke Kompolnas dan berharap kompolnas bisa segera turun kelapangan, karena pada prinsipnya ini menyangkut nama baik masyarakat.
Perlu di ketahui juga bahwa dari tahun 2001 hingga 2008 ada peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat yang membuat masyarakat merasa ketakutan dilakukan oleh oknum-oknum Polhut, itu perlu penyelidikan yang lebih lanjut.
Dan, kami berharap kepada Ketua Kompolnas bisa segera turun kelapangan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
“Selanjutnya, kami yakin dalam peristiwa penangkapan yang menggunakan banyak peralatan dan senjata yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum dilapangan kami yakin ada seseorang yang menjadi propokator atau aktor, jadi harapan kami semua orang yang terlibat oknum-oknum personel gabungan kemarin sudah kami laporkan ke institusinya masing-masing,”terang Ijudin.
Dalam hal ini negara harus hadir dalam melindungi masyarakatnya jangan sampai seharusnya digunakan untuk perlindungan oleh masyarakat itu didapat oleh negara, justru negara digunakan untuk menjadi alat oleh beberapa oknum yang merasa mengganggu mereka dalam perusahaannya dan menggunakan kekuatan-kekuatan penyidik sehingga sekarang terjadilah peristiwa dugaan pelanggaran kode etik polri yang dilakukan oleh oknum-oknum yang telah kami sebutkan.
Harapan kami dengan adanya ini kapolda Jawa barat juga mengetahui hal ini karena sebelumnya kami telah bersurat kepada beliau, dan kami tau kapolda itu baik, jadi jangan sampai karena kelakuan para oknum penyidik yang melakukan tindakan yang diduga tidak sesuai prosedur, sehingga saya berharap kapolda bisa segera untuk menelusuri permasalahan ini supaya jelas supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan Aparatur penegak hukum negara itu tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
“Jadi harapan kami, siapapun oknum penyidik yang memimpin penangkapan kemarin itu diproses hukum atau otak dibalik pelaku ini juga di proses hukum tandas Biro Hukum DPP Manggala Garuda Putih,”tandas Ijudin (Red).
